Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui Indonesia masih lemah dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas (migas) untuk kepentingan nasional. Otoritas yang diserahi tugas mengelola distribusi minyak, dinilai terlalu fokus pada aspek niaga, sehingga melupakan keberadaan cadangan strategis.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo di kantornya, Jakarta, Selasa (31/12) ketika menyerahkan tugas penyaluran BBM subsidi pada tiga badan usaha.

Cadangan strategis yang dimaksudnya tak lain stok migas yang tak diperjualbelikan, dan alokasinya khusus untuk instalasi vital negara di masa darurat, terutama alutsista.

"Kita tidak punya cadangan strategis. Kalau ada perang, tiga hari saja, bisa meninggal kita. Pesawat memang ada, kapal ada, tapi kan tidak bisa diisi air. Kalau distribusi migas diblokir, bagaimana," ujarnya.
Susilo menegaskan, penyediaan cadangan migas strategis seharusnya menjadi tugas Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas. Lembaga itu wajib meminta perusahaan penyalur BBM, menyisihkan stok mereka.

Saat ini, proses penyisihan stok bahan bakar, baru rutin dilakukan Pertamina. Itupun untuk cadangan operasional BUMN tersebut, diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan BBM nasional 17 hari.
"Jangan lupa, tugas BPH Migas lainnya adalah masalah cadangan. Intinya, semua pelaku mempunyai kewajiban ikut menyimpan, paling tidak sampai 20 hari," kata Susilo.

Indonesia jadi satu-satunya negara middle income di Asia Pasifik yang belum menjalankan kebijakan sistem cadangan strategis migas. Dengan wilayah luas, dan penduduk sudah melampaui 250 juta, ketiadaan stok bahan bakar darurat menurut Susilo sangat membahayakan.

Sebagai perbandingan, Susilo menyatakan Malaysia punya cadangan strategis migas yang tahan untuk digunakan sampai 25 hari. Korea Selatan dan Singapura bahkan stok bahan bakar strategisnya sanggup memenuhi kebutuhan 50 hari.

"Sedangkan cadangan strategis kita nol. Ini tantangan, kita harus melakukan sesuatu," tandasnya.