“Kalimat itu sudah menjadi tag line saya, saya pasarkan sesaat setelah SBY mengkritik Jokowi mengenai kemacetan di Jakarta. Hak saya untuk menilai Presiden, hak itu dilindungi konstitusi,” ungkap Bonny Hargens kepada baranews.co di Jakarta Senin (16/12).

Bonny Hargens, yang juga Redaktur baranews.co, mengungkapkan, ketika bersama-sama tampil dengan Ruhut Sitompul di Jak TV, 4 Desember 2013, kalimat itu diulangi lagi oleh Bonny. Kontan Ruhut marah dan bereaksi keras.

                Ketika tampil bersama-sama dengan Ruhut di TV One tanggal 5 Desember 2013, Bonny kebtulan datang terlambat, karena ada urusan lain yang mendesak. Ketika Bonny sudah tiba, Ruhut langsung berkomentar, “Tuh, kata Bonny di Jakarta enggak ada macet, buktinya datang terlambat. Makanya Jokowi tak bisa mengatasi kemacaten.”

                Bonny menjawab, dia terlambat bukan karena macet, tetapi karena ada urusan lain. “Biasanya juga saya selalu datang on time, tanya saja ke TV One,” jawab Bonny yang kemudian dibalas Ruhut dengan caci-maki yang menyebut lumpur Lapindo dan Bonny orang hitam sehingga harus dibuang.

                Pernyataan Ruhut itulah yang membuat Bonny mengadukan Ruhut ke Polda Metro Jaya, dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Keterangan Bonny sebagai pelapor, akan didengar pada hari Selasa 17 Desember 2013 pukul 10.00 WIB.

                Bonny mengatakan, kali ini Ruhut ketemu lawan yang akan terus bergerak memperjuangkan hak. “Hak saya dong menilai SBY tak melakukan apa-apa, kecuali hanya bicara dan bicara, pencitraan ke mana-mana. Maka setahun Jokowi, menurut saya, lebih baik dari 10 tahun SBY,” tandasnya.

                Ada kabar, Ruhut akan mengadukan Bonny atas pernyataan “setahun Jokowi lebih baik dari 10 tahun SBY.” Untuk ini, Bonny yang didampingi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, siap melayani pengaduan Ruhut.

                Bonny meminta kepada masyaralat agar kalimat “Setahun Jokowi lebih Baik dari 10 tahun SBY” menjadi tag line nasional. Ini adalah bentuk kepedulian masyarakat, yaitu dengan menilai pemimpin lalu mengambil sikap tegas melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS). (sm)

Sumber : Baranews